Wartaniaga.com. Amuntai – Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs H. Zakly Asswan, MM, menyambut kedatangan jajaran Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Wilayah Kalimantan Selatan dan Tengah di Mess Negara Dipa Amuntai, Rabu (06/11).
Turut hadir Sekretaris Daerah (Sekda) HSU H. Adi Lesmana, S.Sos, M.Si, Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara Kalsel dan Tengah Kusumawardhani, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin Agus Hari Widodo serta Pimpinan SKPD dilingkungan Pemkab HSU, pertemuan ini digelar dalam rangka kunjungan dan monitoring hibah Barang Milik Negara (BMN) kepada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
“Semoga dari kegiatan ini memberikan pencerahan dan bimbingan yang komprehensif terkait hibah BMN” ucap Pj. Bupati
Diterangkan hibah BMN ini berupa 12 bidang tanah dalam 5 hamparan 7 unit bangunan yang terdiri di atasnya, dengan nilai total barang milik negara sebesar Rp. 16.257.128.000. (Enam Belas Milyar Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah)
Hibah BMN tersebut telah menjadi milik atau aset dan tanggungjawab pemerintah Kabupaten HSU, untuk digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemkab HSU
Adapun Kepala Kantor Wilayah Kekayaan Negara Kalsel dan Tengah, Kusumawardhani, mengatakan, sesuai dengan surat persetujuan Menteri Keuangan Nomor S-706/MK.6/2024 tanggal 24 September 2024 tentang Persetujuan Hibah BMN eks Barang Rampasan Negara pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Maka kedatangan jajaran Ditjen Kekayaan Negara ini untuk melakukan monitoring hibah BMN yang telah diserahkan. Dan nantinya akan diisi pemaparan materi terkait hibah BMN.
Sehingga dapat ditindak lanjuti dan dipertanggungjawabkan dalam kemanfaatannya secara maksimal sehingga sesuai dengan kegunaan atau keperuntukkannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami mengucapkan terimakasih atas sinergi, dukungan dan komitmen Pemkab HSU, dengan ini berharap kedepannya bisa bersama-sama menjaga keberlanjutan implementasi Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” jelasnya.
Reporter :Darma Setiawan
Editor : Aditya
