DPRD Banjarmasin : Musrenbang Jangan Hanya Formalitas

Musrenbang yang dilaksanakan pemerintah Banjarmasin

Wartaniaga.com, Banjarmasin- Wakil ketua DPRD Kota Banjarmasin HM Yamin HR mengatakan, Musrenbang harus menjadi ajang musyarawah untuk mencapai mufakat, guna menyampai kebutuhan-kebutuhan yang urgen dan hal ini harus segera dipenuhi, sehingga usulan dari masyarakat yang dihimpun, mulai ditingkat rukun tetangga (RT), kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota harus memberikan harapan.

Dikatakannya, hasil Musrenbang tidak boleh hanya formalitas belaka dan harus tertuang dalam program pembangunan, kebutuhan-kebutuhan urgen harus diprioritaskan, usulan program harus fokus dan perlu di kawal, pada musrenbang dari kelurahan, kecamatan hingga ketingkat Kota Banjarmasin, sebab persaingan antar kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota.

” Musrenbang jangan sekedar formalitas, artinya tidak boleh ada kesan, bahwa Musrenbang itu hanya dijadikan ajang penyampaian informasi tanpa diakomodir,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, tambah Yamin, tentunya pihanya berkewajiban mengawal dan memperjuangkan, terhadap aspirasi masyarakat tersebut dan bentuk pengawalan itu, melakukan penyusunan rencana anggaran (RAPBD) yang diajukan oleh pemerintah kota.

“Kita berharap agar usulan warga yang dituangkan dalam Musrenbang itu, harus diakomodir dan diperjuangkan,”kata politisi Partai Gerindra.

Suasan Musrenbang yang digelar Pemko Banjarmasin beberapa waktu lalu

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Matnor Ali F mengajak masyarakat bersatu dan mendukung, setiap kegiatan yang dilaksanakan, tanpa persatuan pelaksanaan pembangunan, tidak akan berjalan dengan baik.

Terlebih lagi, program atau perencanaan pembangunan yang telah diputuskan, dalam hasil rapat musrenbang itu, guna menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Sebab, kata politisi Golkar ini kesepakatan musrenbang mulai tingkat kelurahan, kecamatan hingga ketingkat kota tersebut, merupakan hasil dari usulan masyarakat setempat.

” Musrenbang itu bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal RKPD yang memuat prioritas program pembangunan kota.
Kemudian disusun secara rinci, dari awal kerangka kegiatan pengadaan barang dan jasa yang perlu di biayai APBD, demi untuk mencapai dan merealisasikan tujuan serta mencapai peningkatan pembangunan Kota Banjarmasin,” jelasnya.

Bagi Matnor Ali, hasil rapat musrenbang harus memuat sejumlah program yang harus dijadikan skala prioritas dalam perencanaan pembagunan untuk tahun depan.

Sumber : Humas DPRD Banjarmasin ( Adv)

Pos terkait

banner 468x60