Loading...
5 views

Revisi Perda Administrasi Kependudukan Masuki Finalisasi

Loading...

Wartaniaga.com, Banjarmasin – Revisi Perda Banjarmasin Nomor 21/2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan akan memasuki tahap finalisasi,  jelas Ketua Pansus Mushaffa Zakir.

Menurut Anggota dewan DPRD Kota Banjarmasin komisi I itu mengatakan, ada tiga poin penting tentang perubahan yang dibahas.

Pertama, menghapus sanksi administrasi untuk warga lokal. “Terkecuali untuk warga negara asing ini tidak berlaku sanksinya,” ujarnya kepada sejumlah wartawan di gedung DPRD Kota Banjarmasin Senin (15/7).

Kedua, terkait sumber pendanaan, pada tahun 2014 lalu pemerintah pusat beranggapan bahwa akan mampu membiayai seluruh biaya pencatatan sipil, namun faktanya tidak memungkinkan, karena pendanaan itu, bersumber dari dua sumber yaitu APBN dan APBD.

BACA JUGA:  Wakapolri : Pemerintah Harus Siap Siaga Atasi Karhutla

Sedangkan pelayanan publik harus terpenuhi kebutuhannya terkait pendanaan, sehingga apabila tidak terpenuhi, akan dianulir dari dua sumber berdasarkan kacamata hukum, dan Ketiga terkait dengan pemanfaatan informasi pencatatan sipil.

Diharapkan dengan perubahan ini proses administrasi menjadi lebih mudah bagi penyelenggara layanan adminstrasi kependudukan dan masyarakat.

“Insya Allah jika tidak ada kendala, pembahasan ini akan memasuki tahap finalisasi, paling tidak pekan depan,” imbuhnya.

Adapun tujuan dari perubahan perda ini adalah dalam rangka harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi, yakni Perpres Nomor 96/2018 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Perda Nomor 21/2014 perlu penyesuaian.

Reporter : Fathur Rahman

Loading...

Editor : Riyatin

Foto : Fathur Rahman

Loading...
BACA JUGA:  Peroleh Bantuan Dana, Siring Sungai Vetaran Dilanjutkan Tahun Ini

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *