Wartaniaga.com, Banjarmasin – Lembaga Bantuan Hukum Borneo Nusantara menggelar agenda resmi bertajuk “Pelantikan, Rapat Kerja, dan Bimbingan Teknis LBH Borneo Nusantara 2025” pada Minggu, 7 Desember 2025, yang bertepatan di Hotel Palm Banjarmasin.
Ini sebagai langkah awal memperkuat peran organisasi dalam memberikan pelayanan hukum berkualitas, terstruktur, dan berpihak pada masyarakat pencari keadilan. Kegiatan ini dilaksanakan secara formal dengan penyusunan acara yang komprehensif, mulai dari prosesi pelantikan, pembacaan ikrar pengurus, penyerahan SK, hingga materi-materi teknis untuk meningkatkan kapasitas para pengurus, advokat, dan paralegal.
Dengan mengangkat tema “memperkuat profesionalitas, sinergitas, dan efektivitas penanganan perkara” di harapkan bisa menambah pelayanan yang maksimal untuk memperjuangkan keadilan serta mempunyai rasa solidaritas tinggi dalam menjalankan organisasi dan juga tentunya mendapatkan pengetahuan yang membuat penanganan perkara menjadi lebih mudah dan terarah.
Direktur Utama LBH Borneo Nusantara, Matrasul, S.H., M.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa kegiatan pelantikan bukan hanya seremonial, tetapi merupakan momentum pembaruan komitmen dan profesionalitas lembaga dalam menjalankan amanah pendampingan hukum bagi masyarakat. “Tahun 2025 kita mulai dengan standar baru. LBH BN harus menjadi lembaga bantuan hukum modern, responsif, dan membela masyarakat dengan empati, namun tetap profesional. Pelantikan ini bukan hanya seremonial, tetapi amanah perjuangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Direktur LBH BN Banjarbaru dan Martapura, Ahmadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa pihaknya berfokus memperkuat sistem SOP dan tata kelola penanganan kasus agar lebih cepat, efektif, dan memberikan kepastian bagi masyarakat pencari keadilan. Menurutnya, pendidikan teknis bagi seluruh jajaran mustahil diabaikan jika LBH BN ingin tumbuh sebagai lembaga hukum yang kredibel.
Ketua Yayasan Edukasi Hukum Indonesia (YEHI), Dr. Muhamad Pazri, S.H., M.H., menyampaikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM hukum, baik advokat maupun paralegal, merupakan bagian penting dari tanggung jawab moral lembaga bantuan hukum. Beliau menambahkan bahwa YEHI akan terus memperkuat dukungan akademik, pelatihan, serta literasi hukum bagi masyarakat luas agar akses terhadap keadilan semakin terbuka.
Kegiatan Pelantikan, Raker, dan Bimtek LBH BN tahun ini juga menyertakan pembahasan arah kebijakan organisasi dan strategi pelayanan hukum di seluruh wilayah Kalimantan Selatan. Penataan sistem pelaporan perkara, penguatan etika profesi, pendampingan masyarakat, hingga tata kelola pelayanan hukum menjadi fokus penting yang diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme lembaga di tahun 2025.
Dengan terlaksananya rangkaian kegiatan ini, LBH Borneo Nusantara kembali mempertegas dirinya sebagai lembaga bantuan hukum yang tidak hanya memberikan pembelaan bagi masyarakat kurang mampu, tetapi juga hadir sebagai kekuatan advokasi publik untuk mewujudkan keadilan sosial dan perlindungan hukum yang lebih bermartabat di Kalsel.
Editor: Aditya
