Kemenkeu Pastikan Dana Rehabilitasi dan Pemulihan Banjir Sumatera Tersedia

Kementerian Keuangan menyiapkan dana Rp 60 triliun untuk pemulihan banjir Sumatera

Wartaniaga.com, Jakarta – Pemerintah pusat memastikan bahwa penanganan bencana besar di sejumlah wilayah Sumatera—termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat—tidak akan terhambat oleh keterbatasan anggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana pemulihan dan rehabilitasi sudah tersedia dalam jumlah yang memadai. Bahkan, pemerintah menemukan ruang anggaran baru hasil efisiensi internal yang nilainya mencapai Rp 60 triliun.

Dalam rapat kerja bersama DPR, Purbaya menjelaskan bahwa efisiensi tersebut berasal dari pengurangan berbagai kegiatan dan rapat birokrasi yang dinilai tidak efektif atau kurang jelas manfaatnya.

Dana yang awalnya teralokasi untuk aktivitas administratif ini dialihkan sepenuhnya untuk kebutuhan mendesak, terutama pemulihan pascabencana di Sumatera. Gaya penyampaiannya yang blak-blakan membuat pernyataan itu segera viral dan memicu diskusi publik tentang efektivitas belanja pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah memastikan bahwa langkah efisiensi ini tidak mengganggu pos anggaran strategis, serta tidak mengancam stabilitas fiskal maupun target pertumbuhan ekonomi nasional. Pembiayaan bencana juga sudah memperhitungkan cadangan dari BNPB dan mekanisme belanja tak terduga yang selalu disiapkan setiap tahun.

Dengan alokasi dana yang diperkuat, rehabilitasi infrastruktur, bantuan korban, serta perbaikan fasilitas publik di wilayah terdampak diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Bencana ini telah menelan banyak korban dan menghancurkan permukiman, sehingga percepatan bantuan menjadi prioritas utama pemerintah.

Pernyataan Purbaya sekaligus membuka kembali pembahasan soal transparansi anggaran birokrasi, karena publik menilai efisiensi sebesar itu menunjukkan potensi pemborosan dalam kegiatan administratif.

Meski demikian, pemerintah menekankan bahwa langkah ini justru menjadi bukti komitmen untuk mengutamakan kepentingan darurat masyarakat dibanding belanja yang tidak produktif.

Dengan efisiensi besar-besaran tersebut, pemerintah berupaya memastikan bahwa proses pemulihan Sumatera dapat berjalan cepat, terukur, dan tidak membebani APBN secara berlebihan.

Reporter : Nathan
Editor : Aditya

Pos terkait