Wartaniaga.com, Banjarmasin — Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT Pertamina, Hiswana Migas Kalsel, dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalsel, guna menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penjualan bahan bakar minyak (BBM) kontaminan di sejumlah SPBU di wilayah Kalsel.
RDP yang berlangsung di Gedung A Lantai 4 Kantor DPRD Kalsel, pada Selasa (11/11/2025) pagi, dipimpin oleh Sekretaris Komisi III DPRD Kalsel, Habib Muhammad Zen Bahasyim, didampingi anggota komisi lainnya.
Dalam forum tersebut, Komisi III menegaskan pentingnya pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi BBM, guna menjamin mutu dan keselamatan konsumen.
“Banyak pertanyaan dan keluhan masyarakat yang kami terima mengenai dugaan SPBU menjual BBM tidak sesuai standar. Melalui RDP ini, kami meminta Pertamina untuk menindaklanjuti laporan tersebut serta memperketat pengawasan sesuai SOP yang berlaku,” ujar Habib Zen.
Ia menambahkan, Komisi III DPRD Kalsel akan melakukan peninjauan langsung ke lapangan dalam waktu dekat untuk memastikan sistem penyaluran BBM berjalan sesuai prosedur.
“Insya Allah kami akan turun langsung memastikan mekanisme distribusi BBM di Kalsel benar-benar sesuai prosedur dan bebas dari potensi kontaminasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala PT Pertamina Wilayah Kalsel, Bondan Tri Wibowo, menegaskan komitmen Pertamina dalam menjaga mutu dan keandalan produk BBM yang disalurkan kepada masyarakat.
“Pertamina memiliki sistem kontrol mutu berlapis untuk mencegah terjadinya kontaminasi, baik di tingkat distribusi maupun di SPBU. Saat ini kami sedang melakukan audit internal terhadap SPBU yang dilaporkan, dan jika terbukti ada pelanggaran, langkah tegas akan segera diambil,” jelas Bondan.
Ia juga menambahkan bahwa Pertamina akan memperkuat koordinasi dengan DPRD, pemerintah daerah, Hiswana Migas, dan Dinas ESDM.
“Kami sangat mengapresiasi perhatian DPRD Kalsel terhadap kualitas layanan SPBU. Ke depan, sinergi lintas lembaga akan kami tingkatkan agar distribusi BBM di Kalsel berjalan aman, bersih, dan terpercaya,” ujarnya.
Dari pihak Hiswana Migas Kalsel, Yuliana Muniak menyampaikan bahwa asosiasi pengusaha SPBU tersebut juga akan memperketat pembinaan internal terhadap seluruh jaringannya.
“Kami menegaskan kepada seluruh anggota SPBU untuk memastikan kebersihan tangki penyimpanan dan menjaga kualitas BBM sesuai ketentuan Pertamina. Hiswana siap mendukung pengawasan terpadu yang digagas DPRD dan pemerintah daerah,” tegas Yuliana.
Sementara itu, Kepala Bidang Minyak dan Gas Dinas ESDM Provinsi Kalsel, Isharwanto, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan teknis langsung ke SPBU yang dilaporkan bermasalah.
“Tim kami akan turun ke lapangan untuk melakukan uji teknis dan memastikan standar penyimpanan serta distribusi BBM terpenuhi. Pengawasan ini penting untuk menjamin mutu BBM yang diterima masyarakat tetap sesuai spesifikasi,” jelasnya.
Melalui RDP ini, Komisi III DPRD Kalsel menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kualitas layanan SPBU di daerah dan melindungi hak-hak konsumen. DPRD juga mendorong adanya sinergi pengawasan terpadu antara pemerintah daerah, Pertamina, Hiswana Migas, dan Dinas ESDM agar kasus serupa tidak kembali terjadi di masa mendatang.
Editor: Aditya
