Wartaniaga.com, Jakarta— Kasus dugaan pemerasan bernuansa korupsi dalam penerbitan sertifikasi K3 yang menyeret Wakil Menteri Ketenagakerjaan Ebennaizer Noel, membuka tabir buramnya dunia pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia. Fakta ini memperlihatkan bahwa fungsi pengawasan yang seharusnya melindungi pekerja, justru telah berubah menjadi ajang transaksi haram antara sejumlah oknum pejabat Kemenaker dengan kalangan pengusaha.
Alih-alih memastikan norma ketenagakerjaan berjalan, pengawasan justru dijadikan “lahan basah” untuk memperkaya diri. Segala bentuk pelanggaran hak-hak pekerja bisa “diatur”, sepanjang ada uang yang mengalir. Ironisnya, pekerja yang mestinya dilindungi, kini malah diperas demi mendapatkan dokumen sertifikasi yang seharusnya menjadi hak mereka.
Padahal, Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2010 Pasal 20 ayat (b) dengan tegas melarang pengawas ketenagakerjaan menyalahgunakan kewenangannya. Namun praktik di lapangan berkata lain: laporan pelanggaran sering kali hilang tanpa tindak lanjut, sementara pelanggaran hukum di-“comply”-kan hanya demi kepentingan bisnis.
Oleh karena itu, OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia) menilai sudah saatnya Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah berani dengan membentuk Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan yang langsung berada di bawah Presiden, bukan di bawah Kementerian Ketenagakerjaan. Komisi ini, seperti halnya Komisi Kepolisian Nasional, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Yudisial, akan menjadi mekanisme kontrol independen untuk:
- Mengawasi kinerja para pengawas ketenagakerjaan,
- Menindak tegas oknum pengawas nakal,
- Memberantas praktik mafia hukum dalam pengawasan ketenagakerjaan.
Dengan adanya komisi ini, pengawas akan lebih berhati-hati, profesional, dan berintegritas dalam menjalankan tugas. Negara harus hadir untuk memastikan pekerja tidak lagi menjadi korban permainan birokrasi dan mafia hukum.
Salam Solidaritas,
SAEPUL TAVIP
Presiden OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia)
