Iwan Alabio Buka Sosialisasi PPG dan FGD Pengawasan Keuangan Desa di HSU

Wakil Bupati HSU, Iwan Alabio

Wartaniaga.com,Amuntai,– Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) menggelar Sosialisasi Diseminasi Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) sekaligus Focus Group Discussion (FGD) Peningkatan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa di Tingkat Kecamatan, bertempat di Aula Idham Chalid, Kamis (21/8).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati HSU Hero Setiawan yang hadir mewakili Bupati HSU.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Iwan Alabio ini menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, serta akuntabel.

“Pengendalian gratifikasi harus menjadi komitmen bersama, baik ASN maupun perangkat desa. Selain itu, pengelolaan keuangan desa wajib diawasi secara ketat agar setiap rupiah anggaran benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, ujar Iwan Alabio

Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber di antaranya
Wakil Bupati Hero Setiawan
Fahrudin (Inspektur Daerah HSU), Rijali Hadi (Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa HSU)

Kejari HSU Albertinus P. Napitulu menyampaikan perlunya memperkuat manajemen risiko dalam setiap tahap pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban.

“Jika manajemen risiko diperkuat, maka potensi penyimpangan dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga aparatur desa dapat bekerja lebih aman, terarah, dan sesuai aturan” tegasnya.

Selain pejabat daerah, kegiatan ini juga dihadiri oleh Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan ( BPKP ) Prov Kalimantan selatan, para camat se-Kabupaten HSU, perwakilan kepala desa yang tergabung Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (APDESI), serta para pendamping desa

Kehadiran mereka diharapkan memperkuat koordinasi dan kesamaan persepsi dalam menerapkan pengendalian gratifikasi sekaligus meningkatkan pengawasan pengelolaan keuangan desa.

Melalui sosialisasi PPG dan FGD ini, Pemerintah Kabupaten HSU berharap agar tercipta tata kelola pemerintahan desa yang semakin baik, bebas dari praktik gratifikasi, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

Reporter : Darma Setiawan
Editor : Aditya

Pos terkait