Wartaniaga.com, Banjarmasin — Ketidakpastian ekonomi global, Kalimantan Selatan tetap menunjukkan kinerja ekonomi dan fiskal yang solid. Hal ini dipaparkan dalam kegiatan Assets Liabilities Committee (ALCo) oleh Kementerian Keuangan Satu Kalimantan Selatan, yang digelar di Aula Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kalsel, Selasa (24/6) tadi.
Pertemuan rutin bulanan ini menghadirkan pimpinan unit Eselon I Kementerian Keuangan wilayah Kalsel, pakar lokal, serta insan media untuk menyampaikan perkembangan APBN dan perekonomian daerah.
Pertumbuhan Ekonomi Kalsel Masih Kuat
Meski menghadapi tekanan global, ekonomi Kalsel tetap tumbuh sebesar 4,81% (yoy) pada Triwulan I 2025. Pertambangan dan penggalian mencatat kontribusi tertinggi sebesar 28,33% terhadap PDRB, diikuti oleh konsumsi rumah tangga yang tetap dominan dengan porsi 48,55%.
Namun, neraca perdagangan pada Mei 2025 mencatat surplus yang menurun menjadi US$794,49 juta, akibat lonjakan impor 56,85% (mtm) dan turunnya ekspor sebesar -1,73% (mtm), terutama dari komoditas batubara dan lignit.
APBN: Pendapatan dan Belanja Masih Terkendali
Hingga Mei 2025, pendapatan APBN Kalsel mencapai Rp4,41 triliun atau 19,99% dari target Rp22,04 triliun. Capaian ini mengalami kontraksi 42,65% dibandingkan tahun lalu. Dari sisi belanja, realisasi mencapai Rp13,36 triliun (35,07% dari pagu Rp38,09 triliun), didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp10,80 triliun.
Jenis belanja TKD mendominasi struktur belanja dengan kontribusi 80,85%. Meski pagu APBN tahun ini turun 8,62%, pemerintah tetap menjaga efektivitas belanja agar berdampak positif bagi pertumbuhan daerah.
Penerimaan Pajak Alami Fluktuasi
Kepala Kanwil DJP Kalselteng, Syamsinar, melaporkan penerimaan PPh Non-Migas sebesar Rp3,18 triliun yang turun 18,27%. PBB mengalami penurunan tajam 80,69%, sementara PPN dan PPnBM minus Rp278,19 miliar akibat kenaikan restitusi. Sebaliknya, pajak lainnya justru tumbuh signifikan hingga 8.753,76%.
Syamsinar juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan DJP. Ia menegaskan agar masyarakat tidak membagikan data pribadi, OTP, atau mentransfer dana ke rekening mencurigakan, serta hanya mengakses aplikasi resmi DJP.
Editor: Eddy Dharmawan
