Boni Hargens: Pemerintah Harus Respons Keresahan Publik untuk Redam Potensi ‘Jawa Spring’
Teks Foto:Boni Hargens, Ph.D, analis politik terkemuka, dan mantan Direktur Utama Lembaga Kantor Berita Nasional Antara, Pendiri Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) /istimewa
‘
Wartaniaga.com, Jakarta – Analis dan pengamat politik, Boni Hargens, menyatakan bahwa dinamika massa yang berkembang saat ini bukanlah reaksi sesaat, melainkan akumulasi dari keresahan yang telah lama terpendam. Ia menekankan pentingnya respons yang tepat dari pemerintah agar stabilitas politik tetap terjaga dan kinerja pemerintahan tidak terhambat.
‘
Boni Hargens mendorong adanya evaluasi menyeluruh di seluruh lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif sebagai langkah untuk meredam potensi eskalasi. Ia mengapresiasi pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya kerendahan hati dan kesediaan menerima koreksi dari rakyat bagi para pejabat publik. Sikap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang sempat mengkritik anggota DPR terkait kenaikan tunjangan juga menjadi sorotan.
‘
Menurut Boni, aksi massa yang terjadi di berbagai daerah mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kedaulatan sepenuhnya berada di tangan rakyat. Jika tidak segera diantisipasi, dinamika ini berpotensi berkembang menjadi gerakan kolosal yang ia sebut sebagai ancaman ‘Jawa Spring’.
‘
Boni mengaitkan peningkatan aksi demonstrasi dengan penolakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang kemudian meluas ke daerah lain. Ia menjelaskan bahwa peristiwa di Pati menunjukkan potensi lahirnya gerakan besar, mengingat sejarah panjang perlawanan terhadap rezim kolonial di wilayah tersebut.
‘
Untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, Boni menekankan perlunya pemerintah dan seluruh institusi negara merumuskan langkah mitigasi dini. Ia menyarankan evaluasi menyeluruh dengan pendekatan intelligence-led policy, yang mengutamakan informasi intelijen yang akurat, murni, dan bebas dari kepentingan politik. Data yang bersih akan memungkinkan penyusunan kebijakan publik yang efektif dan tepat sasaran.
‘
Boni juga mengingatkan adanya risiko penyusupan oleh pihak ketiga atau free riders yang berpotensi membenturkan masyarakat dengan aparat keamanan. Ia menegaskan bahwa upaya provokasi semacam itu hanya akan memperburuk situasi dan menimbulkan dampak yang lebih besar. Langkah pencegahan dini dianggapnya mutlak diperlukan untuk menjaga stabilitas nasional serta melindungi kepentingan rakyat dan negara.




















