PT PHM Diduga Cemari Lingkungan, Busur : DLH Kaltim Harus Memeriksa

  • Whatsapp
L

Selain itu, Busur Kukar menyatakan bahwa aktivitas seperti itu memerlukan rincian teknis dan persetujuan lingkungan. Maka dari itu, penggunaan kapal tongkang sebagai Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) Limbah B3 di tengah sungai area PT BNR dianggap keliru dan melanggar aturan perundang-undangan, dan tindakan tersebut jelas salah, karena berpotensi mencemari lingkungan di sekitarnya, apalagi disimpan di tengah sungai.

“Saat terjadi kebocoran, maka akan merugikan para nelayan dan masyarakat di sekitarnya,”katanya, Selasa (26/7) lalu.

Risal berharap pemerintah harus cepat menyelesaikan persoalan ini sebagai upaya preventif, karena ini bisa membahayakan ke depannya.

Busur juga mendesak instansi terkait, khususnya Dinas Lingkungan Hidup ( DLH) dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, agar melakukan pemeriksaan ke lokasi tersebut dan memastikan izin lokasi penimbunan limbah B3 pengeboran PT PHM, serta penggunaan tongkang sebagai TPS terapung di tengah sungai yang dianggapnya sudah menyalahi
aturan.

BACA JUGA:  Total Pekerja Kena PHK dan Dirumahkan 1,94 Juta Orang

Menurutnya pihak perusahaan penghasil limbah pengeboran PT PHM bertanggung jawab atas pengelolaan limbah yang tidak taat aturan tersebut.

“Jika nanti setelah dilakukan pemeriksaan oleh pihak DLHK Provinsi Kaltim dan terdapat temuan pelanggaran, maka kami meminta agar Pimpinan PT PHM kiranya dievaluasi atau bahkan dicopot dari jabatannya selaku pimpinan, karena telah melanggar kaidah-kaidah pengelolaan limbah dan aturan perundang-undangan,”tutupnya.

Editor : Hani

L

Pos terkait