Iuran Dana HKN Berpotensi Korupsi

ilustrasi

h. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan..

Maka menurut saya sebelum menjadi aduan dan masuk ranah Penyelidikan-Penyidikan ke apat Penegak Hukum Kepolisian, Kejaksaan, untuk itu saya menyarankan Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP) Inspektorat Kota Banjarmasin harus segera turun tangan untuk membuat terang kejadian tersebut baik dalam ranah ketentuan UU ASN,Aturan Kepegwaian dan ranah hukum.

Menurut saya dalam masalah tersebut perlu komitmen pemerintah Kota Banjarmasin untuk mewujudkan good governance khususnya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan perandan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah ( APIP ).

Pengawasan Intern adalah seluruh proses audit, review, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

Sehingga APIP harus di optimalkan jika memang melanggar ketentuan hukum maka harus dikembalikan iuran-iuran dana tersebut dan jadi pembelajaran bagi semua pihak agar tidak terulang lagi.

Saya berharap tidak ada lagi kedepan acara yang di paksakan atau gagah gagahan padahal anggarannya tidak ada dalam perencanaan keuangan daerah dan sehingga tidak boleh dipaksakan.

Penulis : M Pazri SH, MH
Direktur Borneo Law Firm Banjarmasin

Pos terkait

banner 468x60