Mantan Dirut dan 2 Kasubag Keuangan RSUD H Boejasin Terancam Pasal Berlapis

  • Whatsapp

Wartaniaga.com, Pelaihari- Berkas perkara kasus dugaan penyimpangan dana pengembangan RSUD H Boejasin Pelaihari dilimpahkan oleh Tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejari Tanah Laut.

Pelimpahan berkas perkara tersebut dibarengi dengan penahanan 3 tersangkanya di rumah tahanan klas IIB Pelaihari.
Ketiga tersangka yang didampingi penasihat hukumnya selama pemeriksaan oleh JPU Kejari Tala tersebut yakni EW ( mantan direktur RSUD H Boejasin periode 2014-2018 ), AS ( mantan Kasubag Keuangan periode 2012-2015 ) dan P ( mantan Kasubag Keuangan periode 2015-2018 ).

Kepala Kejari Tanah Laut Ramadhani menegaskan pihaknya telah melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka yang sudah merugikan negara sebesar Rp 2.166.039.000 tesebut untuk 20 hari kedepan, hal tersebut dilakukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti melarikan diri atau upaya menghilangkan barang bukti. ( 19/3 )
” Tersangka di jadikan tersangka berdasarkan hasil audit BPK RI perwakilan Kalsel tanggal 20 Mei 2019 dan laporan audit pada inspektorat Tanah Laut tanggal 17 Febuari 2021 ” tegas Ramadani di dampingi Kasi Intel Kejari Tala Mahardika Wijaya Rosady dah Pkh Kasi Tipidsus Kejari Tala Andi Hamzah Kusumaatmaja.

BACA JUGA:  BNNK Tala Gandeng Insan Media Dukung Kota Tanggap Ancaman Narkoba

Lebih lanjut Kejari mengatakan Tersangka dijerat pasal berlapis dengan dakwaan primer melanggar 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No: 20/2001 tentang Perubahan atas UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Subsider Pasal 3 juncto Pasal 18 UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No: 20/2001 tentang Perubahan atas UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Lebih Subsider Pasal 8 UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No: 20/2001 tentang Perubahan atas UU No: 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BACA JUGA:  Peduli Korban Banjir, Warga Komplek Cakra Galang Dana untuk Warga Terdampak

 

Penulis : Tony Widodo

L

Pos terkait