Akuntabilitas dan Transparansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah

  • Whatsapp
foto : freepic

Wartaniaga.com-Laporan keuangan pemerintah merupakan potret pengelolaan APBN/APBD. Dan ketika undang-undang mengamanahkan APBN/APBD dikelola secara akuntabilitas dan transparansi, maka penyajian laporan keuangan pemerintah pun harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Atau dapat dikatalkan, laporan keuangan pemerintah dituntut untuk jujur dan terbuka dalam menggambarkan pengelolaan APBN/APBD.

Gatot Setio Harijono

Lalu saat ini, setelah tujuh belas tahun sejak reformasi keuangan digulirkan, apakah laporan keuangan pemerintah telah disajikan secara akuntabel dan transparan?

Hakekat laporan keuangan pemerintah adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD dari pemerintah kepada dewan perwakilan, sebagai representasi Rakyat Indonesia.

Sebelum diserahkan kepada dewan perwakilan dalam bentuk rancangan undang-undang/peraturan daerah tentang Pertanggungjawaban APBN/APBD, laporan keuangan pemerintah terlebih dahulu harus diaudit oleh BPK. Hasil audit BPK berupa opini dengan tingkatan opini: 1) Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 2) Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 3) Tidak Wajar (TW), dan 4) Tidak Menyatakan Pendapat (TMP)

BACA JUGA:  Marak Kenaikan, Rakyat Indonesia 2020 Kencangkan Ikat Pinggang

Release BPK menunjukkan adanya peningkatan jumlah entitas yang memperoleh opini WTP sebagai hasil audit LKPP dan LKPD TA 2019 dibanding TA 2018. Entitas yang berkewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangannya adalah entitas pelaporan, yang terdiri atas: pemerintah pusat, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah.

Pemerintah pusat menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang merupakan konsolidasian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dengan Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) yang terdiri atas 87 entitas. Dari 88 entitas tersebut, entitasĀ  yang memperoleh opini WTP tahun 2019 sebanyak 84 entitas atau 95,45 persen dari total entitas pelaporan pemerintah pusat dan kementerian/lembaga. Artinya terdapat kenaikan sebesar 3,05 persen dibandingkan tahun 2018, dimana entitas yang memperoleh opini WTP tahun 2018 sebanyak 81 entitas atau 92,04 persen.

Pos terkait