Suara Penyandang Disabilitas Pada Pilkada Kalsel 2020

  • Whatsapp

Wartaniaga.com– Pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2020 pada Tanggal 9 Desember Tahun 2020 mendatang selain menjadi pilkada dengan jumlah daerah terbanyak dalam sejarah pelaksanaan pilkada langsung serentak di Indonesia,pilkada 2020 juga merupakan kontestasi politik terakhir sebelum hajatan pemilihan umum tahun 2024.

HERVITA LIANA,SH

Ada 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada pada tahun 2020 ini yaitu:                  9 provinsi,37 kota,dan 224 kabupaten.Angkat ini melebihi jumlah daerah yang melaksanakan pilkada pada tahun 2015,yang mencapai 269 daerah.pada tahun 2017 mencakup 101 daerah dan pilkada tahun 2018 dilaksanakan di 171 daerah.Dan pilkada di Kalimantan selatan terdapat 7 kab kota yang melaksanakan pemilihan Gebunur dan wail Gebunur ditingkatan daerah Kalimantan selatan,pemilihan wali kota dan wakil wali kota di kota Banjarmasin dan kota Banjarbaru,pemilihan Bupati dan wakil Bupati di kab kota Banjar,HST, Balangan,Tanah Bumbu dan kotabaru.

BACA JUGA:  Cegah Anjlok, Jangan Sampai IPM Hanya Angka Semata

Bertarung dengan kekuatan penuh untuk menang di 270 daerah itu menjadi keharusan bagi partai-partai politik karena tidak ada lagi pilkada setelah 2020,hingga pelaksanaan pemilu 2024.jumlah kemenangan di pilkada 2020,dengan demikian,selain menentukan masa depan kekuatan partai-partai politik di daerah kab kota di seluruh Indonesia,khusus nya di Kalimantan selatan. Untuk menjadi salah satu penentu kemenangan partai-partai politik di pemilu tahun 2024.

Pilkada tahun 2020 ini akan berbeda dikarenakan merebaknya pandemic covid-19,sehingga membutuhkan bentuk dan pola yang berbeda.baik untuk para calon pemimpin daerah dalam berkampanye maupun dalam pelaksanaan pemilu pada tanggal 9 Desember 2020 oleh komisi pemilihan umum (KPU) di daerah kab kota.

Sebagai pemilihan dalam pemilu adalah penyandang disabilitas,yang seringkali menemui hambatan dalam menjalankan hak mereka.

BACA JUGA:  Nadjmi Adhani : Jaga Kebersihan dan Ketertiban

Meskipun dalam UU NO.8 TAHUN 2016 Tentang penyandang Disabilitas,hak politik penyandang disabilitas dijamin penuh oleh pemerintah pasal 75 ayat 2 UU tersebut berbunyi:pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pos terkait