ASN yang Terpaksa Mudik Harus Izin Menteri atau Gubernur

Nantinya, izin itu dikeluarkan atas persetujuan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

“Sebagai keterangan bahwa PPK itu kalau di pemerintah pusat dijabat menteri atau oleh kepala sekretariat lembaga tinggi. Kalau di daerah itu gubernur, bupati atau wali kota,” ujarnya.

Bambang tidak menjelaskan terkait batasan mudik yang diizinkan dengan alasan terpaksa. Namun terkait larangan cuti ASN, dia menyebut beberapa pengecualian. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor 46 Tahun 2020 tentang pembatasan bepergian keluar daerah dan cuti bagi ASN dalam upaya pencegahan Covid-19.

“Pengecualian (cuti) bagi yang mau melahirkan, kemudian cuti sakit keras atau meninggal dunia,” ujar Bambang.

Bambang menyatakan semua kebijakan yang dikeluarkan Kementerian PANRB ini harus dipatuhi oleh semua ASN. Menurutnya, aturan ini ditetapkan demi kepentingan nasional memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“ASN dalam posisi harus patuh, mau tidak mau harus laksanakan karena dalam ketentuan Undang-undang ASN Pasal 10, fungsi ASN adalah pelaksana kebijakan publik,” kata Bambang.

 

 

Reporter : Mamay

Editor : Riki

Foto : Bisma Septalisma

Pos terkait

banner 468x60