Wartaniaga.com, Banjarmasin – Sosok Habib Rizieq Syihab (HRS) ditengah etalase perpolitikan nasional telah menjadi perhatian publik. Nama HRS telah menjadi simbol perlawanan dan magnet ditengah dominasi negara di era demokratisasi pada saat institusi kekuasaan atau lembaga demokrasi sudah mengalami domistifikasi dalam jangkar dominasi dan oligarki.
Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Banjarmasin, Muhammad Uhaib As’ad mengatakan HRS saat ini menjadi fenomenal di tengah kondisi saat ini. Gerakan (reuni 212) tidak bisa dipisahkan dengan eksistensi Habib Rizieq Syihab. Gerakan 212 sangat kental nuansa politiknya walaun dikemas dalam selebrasi keagamaan.
“Publik sudah faham itu. Lahirnya 212 tidak dalam ruang hampa politik dan dinamika politik. Moralitas 212 patut diperhitungkan dalam landscape politik negeri saat ini,” bebernya.
Habib Rizieq Syihab Adalah Habib yang Hidup di Negara yang Menganut Budaya State Family
Ia menjelaskan HRS dan 212 telah menjadi ikon dan simbol perlawan di tengah banalitas demokrasi. Di tengah banalitas demokrasi ini tentu saja mengundang pro-kontra dan perdebatan yang perlu dipahami secara arif.
“HRS dan 212 lahir sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan (balancing of power) disaat semua ornamen kekuasaan sudah terkomptasi secara legal oleh negara,” katanya.
“Ini telah menjadi counter culture tidak bisa dipandang remeh. Lahir di tengah situasi politik transisional dan konsolidasi demokrasi yang belum tuntas,” Uhaib menambahkan.
Oleh karena itu, sebagai negara yang berfaham demokrasi, Uhaib menyebut pemerintah tidak perlu over acting dan menghukum HRS bersama 212 secara berlebihan ibarat pelaku kriminal.
“Masih banyak masalah yang lebih urgen di negeri ini yang harus diperangi secara bersama seperi penyalah gunaan kekuasaan (abuse of power), praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), sulitnya mencara lapangan kerja, panjangnya antrian sarjana pengangguran,” jelasnya.
Ia menambahkan, Habib Rizieq Syihab adalah Habib yang hidup dinegara yang menganut budaya state family dimana hubungan personal, kekerabatan, dan solidaritas sosial lebih penting dari pada pendekatan administrative – legalitas formal.
Reporter : Aditya
Editor : Muhammad Zahidi
Foto : Ist
